Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK nomor 215/PMK.03/2018

Wajib pajak badan wajib melaporkan SPT tahunan badan paling lambat bulan april tahun berikutnya. SPT tahunan badan berisikan peredaran usaha yang dimiliki wajib pajak dan jumlah pajak yang terutang. 

Untuk meringankan setoran pajak yang terutang pada akhir tahun, wajib pajak wajib mengangsur pajak setiap bulan. Angsuran tersebut dinamakan setoran PPh pasal 25. Wajib pajak badan diwajibkan mengangsur PPh 25 kecuali wajib pajak yang dikenakan PPh final PP 23 dimana peredaran usaha kurang dari 4.8 miliar.

Angsuran PPh pasal 25 nilainya sebesar PPh terutang dalam SPT tahunan badan dikurangi PPh 22 dan PPh 23 yang dipotong pihak ketiga, serta PPh yang terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan dibagi 12. 

Rumus:

Angsurang 25 = (PPh terutang SPT tahunan – (PPh 22 + PPh 23 + PPh terutang luar negeri)) / 12

Perhitungan angsuran diatas tidak berlaku untuk perhitungan wajib pajak tertentu yaitu:

1.     wajib pajak baru

2.     bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa

3.     wajib pajak orang pribadi penguaha tertentu

Perbandingan PMK 208/PMK.03/2009 dengan PMK 215/PMK.03/2018 sebagai berikut:

1.     Wajib Pajak Baru

berdasarkan PMK 215.PMK.03/2018, angsuran wajib pajak baru ditetapkan nihil kecuali untuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran dan pengambilalihan dan wajib pajak yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha. 

2.     Wajib Pajak Bank

Angsuran PPh 25 wajib pajak bank dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Angsuran dihitung berdasarkan penetapan tariff pasal 17 UU PPh dikurangi PPh 22 yang dipotong dan PPh 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan.

3.     Wajib Pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya

Angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan setiap 3 bulan kepada bursa dan / atau OJK yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laba rugi. Angsuran dihitung berdasarkan penerapan tariff pasal 17 berdasarkan laporan keuangan dikurangi PPh 23, 22, dan 25. 

Contoh perhitungan angsuran:

1.     Wajib Pajak Bank

Masa Pajak	Januari	Februari	Maret	April
PPh Neto	1.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
PPh 22	100.000.000	150.000.000	120.000.000	200.000.000

perhitungan angsuran

Masa Pajak	Januari	Februari	Maret	April
Penghasilan neto	1.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000
PPh terutang	250.000.000	500.000.000	375.000.000	1.000.000.000
Dikurangi
PPh 22	100.000.000	150.000.000	120.000.000	200.000.000
Angsuran sebelumnya	0	150.000.000	350.000.000	350.000.000
	150.000.000	200.000.000	0	450.000.000

2.     Wajib Pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya

Laporan triwulan	Jan-maret	April-juni	Juli-sep
Pengha. neto	2.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000
PPh 22, 23	100.000.000	200.000.000	150.000.000

perhitungan angsuran:

Laporan triwulan	Jan-maret	April-juni	Juli-sep
Penghasilan neto	2.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000
PPh terutang	500.000.000	1.000.000.000	750.000.000
Dikurangi
PPh 22, 23	100.000.000	200.000.000	150.000.000
Angsuran sebelumnya	0	400.000.000	800.000.000
Angsuran 23 terutang (3 masa)	400.000.000	400.000.000	0
Angsuran untuk 3 masa selanjutnya	133.333.333	133.333.333	0

Semoga bermanfaat.